Berita Detail
Temukan kumpulan data-data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Satu Data Kabupaten Seluma menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kabupaten Seluma.
Kementerian PPN/ Bappenas Bersama Satu Data Indonesia Dorong Keterpaduan Data dan Transformasi Digital Pemerintah Menuju GovTech 2025
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan komitmennya untuk mempercepat terwujudnya keterpaduan data nasional dalam rangka mendukung program transformasi digital pemerintah, khususnya dalam mewujudkan target peluncuran layanan GovTech pada 17 Agustus 2025.
Dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada hari Senin, 28 April 2025 bertempat di Kantor Dewan Ekonomi Nasional ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Kementerian PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Pimpinan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Para Anggota Dewan Ekonomi Nasional bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya penguatan regulasi sebagai landasan transformasi digital pemerintah yang terintegrasi.
"Untuk mendukung keterpaduan data dan pertukaran data lintas sektor, diperlukan regulasi setingkat Undang-Undang, sehingga mampu mengikat seluruh pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, termasuk sektor keuangan seperti BI, OJK, dan perbankan," ujar Menteri Rachmat Pambudy.
Bappenas melalui inisiatif Satu Data Indonesia (SDI) saat ini tengah menyiapkan tata kelola Data Exchange sebagai bagian dari pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI). Infrastruktur ini mencakup Digital Identity, Data Exchange, dan Digital Payment, sebagai enabler utama keterpaduan layanan digital pemerintahan.
Selain itu, Bappenas juga tengah mendorong harmonisasi regulasi melalui penyusunan Peraturan Menteri PPN tentang pedoman berbagi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai langkah awal menuju pertukaran data yang lebih luas dan terstandardisasi.
Ketua DEN, yang juga menjadi penasihat khusus Presiden di bidang transformasi digital, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menilai percepatan keterpaduan data merupakan fondasi utama dalam membangun layanan pemerintah digital yang efektif, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada hari Senin, 28 April 2025 bertempat di Kantor Dewan Ekonomi Nasional ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Kementerian PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Pimpinan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Para Anggota Dewan Ekonomi Nasional bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya penguatan regulasi sebagai landasan transformasi digital pemerintah yang terintegrasi.
"Untuk mendukung keterpaduan data dan pertukaran data lintas sektor, diperlukan regulasi setingkat Undang-Undang, sehingga mampu mengikat seluruh pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, termasuk sektor keuangan seperti BI, OJK, dan perbankan," ujar Menteri Rachmat Pambudy.
Bappenas melalui inisiatif Satu Data Indonesia (SDI) saat ini tengah menyiapkan tata kelola Data Exchange sebagai bagian dari pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI). Infrastruktur ini mencakup Digital Identity, Data Exchange, dan Digital Payment, sebagai enabler utama keterpaduan layanan digital pemerintahan.
Selain itu, Bappenas juga tengah mendorong harmonisasi regulasi melalui penyusunan Peraturan Menteri PPN tentang pedoman berbagi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai langkah awal menuju pertukaran data yang lebih luas dan terstandardisasi.
Ketua DEN, yang juga menjadi penasihat khusus Presiden di bidang transformasi digital, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menilai percepatan keterpaduan data merupakan fondasi utama dalam membangun layanan pemerintah digital yang efektif, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat.